Prosedur Izin

Dasar Hukum :

  1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Sistem Pembibitan Ternak Nasional;
  3. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 404/kpts/OT.210/6/2002 tentang pedoman Perijinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan.

Persyaratan :

  1. Mengisi formulir permohonan bermaterai Rp.6.000,-;
  2. Fotocopy bukti penguasaan tanah tempat usaha (sertifikat/perjanjian sewa menyewa,perikatan jual beli);
  3. Fotocopy ijin persetujuan prinsip (Rekomendasi Lokasi), Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Ijin Gangguan (HO);
  4. Fotocopy akte pendirian perusahaan/kerjasama/badan hukum;
  5. Melampirkan UKL-UPL;
  6. Fotocopy kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
  7. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemohon / Perusahaan;
  8. Surat kuasa bermaterai Rp.6.000,- jika diurus pihak ke-3, serta KTP Penerima Kuasa;

Jangka Penyelesaian Ijin :

Persyaratan lengkap dan benar adalah 14 (empat belas) hari kerja

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.