Antusiasme Kader PKK Kota Probolinggo Ikuti Sosialisasi Perizinan Berusaha

PROBOLINGGO – Sosialisasi tentang perizinan berusaha berbasis risiko terus digencarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Probolinggo. Kali ini, sasarannya 100 kader PKK se-Kota Probolinggo yang memiliki usaha mikro. DPMPTSP juga menggandeng Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan setempat sebagai narasumber.

                Ya, sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan kartu UMKM sebagai validasi data UMKM dilaksanakan di Orin Hall and Resto, Jumat (14/6). Kegiatan ini pun mendapat antusias yang luar biasa dari para peserta. Mereka mengaku sosialisasi ini sangat bermanfaat untuk usaha mereka.

                “Saya senang sekali mengikuti acara ini. Saya ini termasuk baru punya usaha. Sebenarnya usaha saya sejak 2014 mulai vakum tahun 2020. Setelah ikut acara ini ternyata semua punya NIB, kartu ini dan itu. Ternyata saya belum apa-apa. Dengan ini saya termotivasi, akan saya mulai lagi produk saya apa saja, saya akan ke MPP (Mal Pelayanan Publik),” tutur Lita, kader PKK dari Kademangan.

Menurutnya, sosialisasi ini sangat mengedukasi masyarakat karena diluar sana banyak yang punya usaha tetapi belum tahu ada urusan perizinannya. “Masih banyak masyarakat punya usaha tapi belum tahu harus apa untuk membuat usaha mereka semakin maju,” imbuh Lita lagi.

Sosialisasi pagi itu dibuka laporan Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya Lilik Setyoningsih. Dilanjutkan sambutan Sekretaris Tim Penggerak PKK Kota Probolinggo Reny Windi Astuti Abas, mewakili Pj Ketua Tim Penggerak PKK Dewi Maharani Nurkholis. Hadir dalam sosialisasi Kepala DPMPTSP Muhammad Abas dan Sekretaris Purwantoro Novianto.

Reny Windi menjelaskan, peserta yang dihadirkan dalam sosialisasi ini diharapkan dapat menyampaikan informasi ke masyarakat di wilayah masing-masing. Ini bukan kali pertama DPMPTSP bersinergi dengan PKK. Pokja 2 TP PKK mempunyai program prioritas untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Hal ini, bisa dilakukan melalui usaha mikro yang berkembang dan usahanya diakui oleh konsumen sehingga nantinya dapat akses dan kemudahan dari pemerintah.

“Inilah pentingnya njenengan ikut sosialisasi OSS RBA dan kartu UMKM. Banyak yang mengeluh belum terdaftar UMKM dan belum dilengkapi perizinan sehingga pemerintah tidak bisa memberikan fasilitasi. Dengan ini (sosialisasi) bisa memudahkan dan Pemerintah Kota Probolinggo dapat membantu njenengan semua. Wajib didaftarkan ya usaha untuk mendapat akses kemudahan,” imbuh perempuan yang berprofesi sebagai guru ini.

Narasumber Kabid Usaha Kecil dan Mikro DKUP Hoirul Arifin membeberkan tentang fungsi dan kartu UMKM sebagai validasi data UMKM di Kota Probolinggo. Berdasarkan data DKUP tahun 2023 jumlah UMKM sebanyak 20.753. Dengan rincian Kecamatan Kademangan 3.614 UMKM; Mayangan 7.441 UMKM; Kanigaran 4.624 UMKM; Wonoasih 2.755 UMKM dan Kedopok 2.319 UMKM.

Dalam perkembangannya, laju pertumbuhan UMKM sejak 2019 mengalami peningkatan signifikan. Pada tahun 2019 ada 6.199 UMKM; tahun 2020 19.253 UMKM; tahun 2021 19.753 UMKM; tahun 2022 20.056 UMKM dan tahun 2023 mencapai 20.753. Di tahun 2024 (sampai Juni) pelaku yang terdaftar mencapai 7.722 orang.

“Jumlah ini kami identifikasi dari Kartu UMKM Pintar yang dikeluarkan DKUP. Kartu ini menjadi program pemerintah dalam pengembangan dan pemberdayaan UMKM di Kota Probolinggo. Jadi, kartu ini wajib dimiliki pelaku usaha mikro kecil dan menengah,” jelas Hoirul yang begitu atraktif saat memberikan materi.

Cara mengurus Kartu UMKM Pintar dengan melampirkan NIB, foto usaha, fotokopi KTP dan KK; membawa NPWP dan PIRT bagi yang memiliki. Pengurusan kartu ini gratis dengan datang ke MPP.  

Sementara itu, Tenaga Pendamping DPMPTSP Gradian Wahyu Utama menjelaskan tentang OSS, NIB dan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia). Dalam sosialisasi itu pun diketahui, tidak banyak peserta yang tahu tentang fungsi NIB. “Saya sudah punya NIB sejak lama, NIB apa ada masa aktifnya? Kalau saya punya usaha lagi, apa saya harus mengurus NIB lagi,” tanya Wiwik, salah satu peserta sosialisasi.

“JIka punya usaha lagi, tidak usah mengurus NIB baru, tinggal menambah KBLI saja di dalam NIB-nya. NIB pun tidak ada jangka waktu, berlaku seumur hidup. Punya usaha sampai 10 tahun tidak ada masa berlakunya, mungkin hanya perlu migrasi data saja ke OSS berbasis risiko karena apabila tidak migrasi, data tidak sinkron. Silahkan bisa mengurus ke MPP, kami bantu,” tegas Gradian menjawab pertanyaan peserta.

Untuk membantu para kader PKK, DPMPTSP pun memberikan pelayanan pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) di akhir acara. Sekitar 10 kader PKK memanfaatkan pelayanan on the spot pengurusan NIB tersebut. (fa)