Beri Pendampingan Penyelesaian Masalah hingga Pengisian LKPM, Cara DPMPTSP Tingkatkan Realisasi Investasi di Kota Probolinggo

Fasilitasi penyelesaian penanaman modal bagi pelaku usaha di Kota Probolinggo dilaksanakan di Paseban Sena Hall

Suasana kegiatan fasilitasi di Paseban Sena Hall

PROBOLINGGO – Sebagai upaya meningkatkan capaian realisasi investasi di Kota Probolinggo, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) setempat melakukan pendampingan secara langsung. Selasa (9/7), fasilitasi penyelesaian penanaman modal bagi pelaku usaha di Kota Probolinggo dilaksanakan di Paseban Sena Hall.

            Membuka kegiatan itu, Kepala DPMPTSP Kota Probolinggo Muhammad Abas menyatakan pihaknya siap membuka komunikasi jika ada permasalahan tentang perizinan dan penanaman modal. Setelah permasalahan terselesaikan dengan pendampingan DPMPTSP, pelaku usaha dapat melanjutkan membuat Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).


            “Hari ini yang ikut fasilitasi banyak pelaku usaha dari bidang baru, yaitu properti. Secara teori dan praktik ini berbeda (cara pengisiannya), maka perlu fasilitasi satu per satu permasalahan yang dihadapi bapak/ibu pelaku usaha,” terang Abas.

            Lebih lanjut Abas membahas tentang baseline investasi Kota Probolinggo yang sudah ditetapkan oleh Provinsi Jawa Timur adalah 0,78 Triliun. Sedangkan realisasi investasi sampai dengan tahun 2023 di Kota Mangga sekitar Rp 400 Miliar. “Kami harus terus bergerak mengomunikasikan ke semua pelaku usaha yang belum melaksanakan kewajiban (mengisi LKPM) agar segera melaporkan. Ini kewajiban pelaku usaha,” tegas Abas lagi.

LKPM, masih kata Abas, dapat menambah realisasi investasi di Kota Probolinggo. “Mudah-mudahan investasi di Kota Probolinggo terus bertambah dan usaha bapak/ibu tetap berkembang dan maju,” imbuhnya saat membuka fasilitasi siang itu.


Bersama narasumber Karni Issetiawati, para peserta fasilitasi didampingi untuk mengisi LKPM on the spot. Sebelumnya, Karni menjelaskan tentang cara menghitung komponen modal kerja yang terdiri dari bahan baku, gaji, biaya operasional, suku cadang dan sebagainya. LKPM bukan laporan keuangan tetapi laporan perolehan perusahaan.

Tujuan dari LKPM agar pemerintah tahu perkembangan perekonomian di kabupaten/kota, bukan untuk mengetahui aset perusahaan. LKPM juga untuk mengetahui perkembangan ekonomi apakah berjalan atau tidak. “Kalau perusahaan berjalan LKPM tidak mungkin nol. Perusahaan berjalan laporan sekecil apapun pasti ada nilai tambahan,” ungkap Karni.

Asisten Notaris yang berkantor di Sidoarjo ini pun menuturkan, perusahaan atau pelaku usaha belajar tertib mengisi LKPM. Ia pun memberikan tutorial mengisi LKPM dengan cepat dan kisi-kisi lainnya. “LKPM ini gampang lek paham dan ngerti,” imbuhnya.


Hal ini dibenarkan Mirani, Direktur PT Kurnia Jaya Property yang menjadi peserta fasilitasi. “Acara ini bagus. Memudahkan kami yang awam untuk mengisi LKPM. Pokoknya membantu sekali untuk kami pelaku usaha pengisian LKPM-nya,” tutur Mirani yang berharap laporannya tidak ada penolakan dan langsung diterima oleh admin.

Perusahaan yang dipimpin Mirani baru kali pertama mengisi LKPM. Itu pun ia ketahui setelah mengikuti sosialisasi yang digelar DPMPTSP Kota Probolinggo beberapa waktu lalu. “Acara ini membantu saya. Mudah sih, cepet juga. Andai kata sudah tahu pengisiannya kami bisa melanjutkan sendiri. Istilahnya di acara ini ditunjukin cara-cara pengisiannya, terus titik permasalahannya. Alhamdulillah lancar,” seru perempuan berkerudung coklat itu.

Diketahui, saat ini adalah masa penyampaian LKPM triwulan II periode April sampai dengan Juni dan semester I periode Januari – Juni bagi perusahaan/pelaku usaha kecil. Penyampaikan LKPM ada dua kategori, LKPM berdasarkan skala usaha yakni Usaha Mikro Kecil (UMK) dan LKPM Non UMK. Penyampaian LKPM periode ini diperpanjang hingga 20 Juli 2024. (fa)

LINK TERKAIT