DPMPTSP Kota Probolinggo menggelar Forum Group Discussion (FGD) Bahas Strategi Peningkatan Realisasi Investasi PMDN dan PMA
Dalam upaya meningkatkan realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Probolinggo menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) yang dihadiri oleh Kepala DPMPTSP Kota Probolinggo Diah Sajekti Widowati, Tim Penasehat Wali Kota Probolinggo Salamul Huda dan Hendro Rosanto, pejabat fungsional bidang penanaman modal, serta perwakilan dari APINDO, Kadin, dan sejumlah perusahaan PMDN maupu
Arahan Kepala DPMPTSP
DPMPTSP Kota Probolinggo menggelar Forum Group Discussion (FGD) Bahas Strategi Peningkatan Realisasi Investasi PMDN dan PMA
Dalam upaya meningkatkan realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Probolinggo menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) pada Senin (3/11) di ruang pertemuan DPMPTSP Kota Probolinggo.
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala DPMPTSP Kota Probolinggo Diah Sajekti Widowati, Tim Penasehat Wali Kota Probolinggo Salamul Huda dan Hendro Rosanto, pejabat fungsional bidang penanaman modal, serta perwakilan dari APINDO, Kadin, dan sejumlah perusahaan PMDN maupun PMA yang beroperasi di Kota Probolinggo.
FGD ini menjadi wadah untuk berdiskusi, bertukar informasi, dan merumuskan strategi bersama dalam mendorong peningkatan realisasi investasi di daerah.
Kepala DPMPTSP Kota Probolinggo, Diah Sajekti Widowati, menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor untuk memperkuat daya tarik investasi daerah.
“Realisasi investasi mengacu pada jumlah investasi yang benar-benar telah dijalankan dalam periode tertentu. Komponen penanaman modal terdiri dari modal tetap dan modal kerja, keduanya menjadi indikator penting dalam pengukuran kinerja investasi,” jelasnya.
Diah juga menyoroti beberapa faktor penghambat pelaksanaan penanaman modal, seperti minat investor, kesiapan konstruksi dan insentif fiskal/nonfiskal, serta aspek komersial dan operasional.
“Kita mencari solusi bersama agar Kota Probolinggo semakin menarik bagi investor. Harapannya, investasi tidak hanya tumbuh dari luar, tetapi juga dari masyarakat kota sendiri yang memiliki potensi modal,” ujarnya.
Dalam pemaparannya, Salamul Huda, Tim Penasehat Wali Kota Probolinggo, menjelaskan bahwa peningkatan investasi harus diarahkan untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Investasi bukan sekadar angka, tetapi tentang peningkatan pendapatan masyarakat dan pendapatan daerah. Ini menjadi kunci pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ungkapnya.
Ia menilai bahwa Kota Probolinggo memiliki potensi ekonomi besar di sektor industri pengolahan, perikanan, perdagangan, pariwisata, dan jasa logistik. Potensi tersebut perlu dioptimalkan melalui kebijakan yang tepat agar menarik lebih banyak investor.
“Kita tidak bisa hanya bergantung pada satu sektor. Tugas utama kita adalah membuka kran investasi seluas-luasnya, termasuk mendorong warga Kota Probolinggo yang memiliki dana lebih untuk berinvestasi di kotanya sendiri,” ujarnya.
Salamul juga menekankan pentingnya pemberian insentif fiskal dan nonfiskal, kemudahan perizinan, program dan skema khusus bagi BUMD, serta promosi dan edukasi investasi.
Sementara itu, Hendro Rosanto, yang juga Tim Penasehat Wali Kota Probolinggo, menyoroti pentingnya kolaborasi dan pembenahan internal birokrasi untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif.
“Output dari FGD ini harus jelas dan terukur. Wali Kota Probolinggo siap memfasilitasi segala kebutuhan investor. Kita ingin memicu para pelaku usaha lokal agar lebih aktif berinvestasi di daerahnya sendiri,” katanya.
Hendro juga mengajak seluruh pihak untuk mengubah mindset birokrasi agar lebih proaktif dan responsif terhadap dunia usaha. Ia menilai bahwa koordinasi antara pemerintah dan pelaku usaha harus diperkuat, termasuk dengan melibatkan APINDO, Kadin, dan SPPG dalam proses penyusunan kebijakan investasi.
“Dunia usaha juga memiliki tanggung jawab sosial melalui Corporate Social Responsibility (CSR). Misalnya, mendukung sektor peternakan lokal agar hasil produksi berasal dari daerah sendiri. Semua pihak harus saling menguatkan dan saling menguntungkan,” tandasnya.
Melalui kegiatan ini, DPMPTSP Kota Probolinggo berkomitmen memperkuat sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menciptakan iklim investasi yang ramah, transparan, dan berdaya saing tinggi.
Selain memperbaiki sistem pelaporan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal), hasil FGD ini juga akan ditindaklanjuti dengan penyusunan langkah strategis untuk mengatasi kendala investasi dan mendorong peningkatan realisasi PMDN maupun PMA di Kota Probolinggo.
