Hadiri Rakor Penguatan Tim Pertimbangan dan Penerbitan Perizinan, Begini Pesan DPRD Kota Probolinggo

PROBOLINGGO – Tim Pertimbangan dan Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan Kota Probolinggo menggelar rapat koordinasi untuk memantapkan kinerjanya di tahun 2025. Rapat dilaksanakan di Aula Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Rabu (12/2).

Rakor yang diikuti Perangkat Daerah Pemerintah Kota Probolinggo terkait ini menghadirkan narasumber Wakil Ketua DPRD Santi Wilujeng Prastyani dan anggota Komisi III DPRD Ellyas Aditiawan.

“Penguatan tim pertimbangan dan penerbitan perizinan ini perlu dilakukan. Tim sudah dibentuk melalui SK Wali Kota punya tugas memberikan pertimbangan kelayakan permohonan perizinan dan nonperizinan. Harapan kami tim teknis ini dapat melaksanakan kewenangan sesuai bidang masing-masing,” jelas Muhammad Abas, membuka rapat pagi itu.

“Bila menghadapi kendala atau kesulitan memberikan solusi, kita bahas bersama dalam tim ini,” sambung Abas.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Probolinggo Santi Wilujeng Prastyani menegaskan, dengan rapat kooordinasi ini semua perizinan dan non perizinan di Kota Probolinggo dapat dipermudah dan dipercepat sesuai mekanisme yang ada.

Santi pun berharap kedepan agar semakin banyak investor-investor yang akan berinvestasi di Kota Probolinggo sehingga tidak hanya akan menaikkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) tapi juga akan meningkatkan perekonomian masyarakat serta bisa membuka lapangan pekerjaan.

“Oleh karena itu harus ada penyederhanaan birokrasi guna mempercepat dan mempermudah proses pengurusan perizinan dan nonperizinan juga harus diperhatikan betul,” tegasnya.

Senada dengan Santi, Anggota Komisi III Ellyas Aditiawan juga mendorong adanya kebijakan yang dapat memberikan pertimbangan bagi para pengusaha menanamkan modalnya di Kota Probolinggo.

“Dengan kemudahan berinvestasi, tentu kegiatan perekonomian semakin naik. Saya berharap tim ini segera beraktivitas dan berkoordinasi agar banyak investor yang masuk ke Kota Probolinggo. Investasi banyak, warga kota nyaman dan perekonomian meningkat,” tutur Ellyas.

Kepala DPMPTSP menambahkan, ketika ada keluhan dari masyarakat yang tidak hanya ke Perangkat Daerah tetapi melalui DPRD. “Anggota dewan bisa berkomunikasi dengan kami segingga bisa mengetahui permasalahan dan mencari solusi untuk dihadapi. Kami ingin memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat tanpa melanggar ketentuan yang ditetapkan,” imbuh Abas.

Abas menyadari, Kota Probolinggo belum memiliki RUPM (Rencana Umum Pemegang Saham), insentif bagi investor dan dasar hukum lainnya. “Untuk itu, kami butuh dukungan dari DPRD. Setelah memiliki itu (regulasi) mudah-mudahan menarik investor lebih banyak lagi dengan berbagai potensi investasi yang dimiliki Kota Probolinggo,” ujarnya.

Penekanan yang dibahas dalam rakor tersebut antara lain, tim teknis ini bukan DPMPTSP tetapi Pemerintah Kota Probolinggo. Maka, semua instansi terkait harus saling berperan dalam memaksimalkan tugasnya. Peraturan baru yang berasal dari masing-masing instansi pun diharapkan dapat dipelajari sebagai dasar memberikan kebijakan di daerah.

“Kerja tim pertimbangan ini menyesuaikan peraturan-peraturan terbaru dari induknya masing-masing. Misalnya, DPMPTSP peraturan dari BKPM dan peraturan daerah dipelajari mana yang sesuai dan tidak sesuai. Dan, mana yang harus diubah dapat disampaikan. Sekali lagi, tim ini bukan DPMPTSP saja tetapi atas nama Pemerintah Kota Probolinggo sehingga menjadi tanggung jawab bersama,” ujar Sekretaris DPMPTSP Purwantoro Novianto.

Tim Pertimbangan dan Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan Kota Probolinggo terdiri dari DPMPTSP; Bappeda Litbang; BPPKAD; Dishub; DLH; DPUPR dan KP; DKUP; Disdiskbud; Dispopar; Dinkes PPKB; DKPPP; Satpol PP; Diskominfo; Disperinaker; Kantor Pertanahan; Bagian Hukum.