Lakukan Pengawasan Bersama Tim, Upaya DPMPTSP Kota Probolinggo Tertibkan Perizinan Berusaha

PROBOLINGGO - Bersama dengan instansi terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker), Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Permukiman, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Probolinggo melakukan pengawasan perizinan berusaha.

Kamis, 7 Maret 2024 tim pengawasan mengecek PT Prima Putra Garment yang beralamat di Jalan Anggrek. Ditemui secara langsung oleh Direktur PT Prima Putra Garment, Jayanto Hendro Prabowo pengawasan berlangsung secara detail sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah (PD).

“Kami hadir bersama tim untuk melakukan pengawasan bagaimana perizinan berusaha di PT Prima Putra Garment ini. Jika dari hasil pengawasan ini ada suatu permasalahan, maka kami siap membantu dan melakukan pendampingan,” buka Lilik Setiyoningsih, Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya DPMPTSP, yang memimpin tim pengawasan waktu itu.

“Ya, kami punya tugas inspeksi ke lapangan dengan Perangkat Daerah terkait. Menanyakan sesuai tupoksi. Kalau di kami, DPMPTSP, menanyakan tentang izin di OSS (Online Single Submission) Berbasis Risiko-nya,” sambung Renny Annisa, Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda DPMPTSP.

Dari sisi perizinan, Renny menjelaskan, pihaknya memahami banyak pelaku usaha terkadang tidak paham OSS. Kendati demikian, DPMPTSP gencar melakukan sosialisasi dengan berbagai bentuk kegiatan untuk memperkenalkan OSS kepada masyarakat khususnya pelaku usaha. Bila terjadi kendala OSS, DPMPTSP Kota Probolinggo punya tenaga pendamping untuk membantu.

Salah satu NIB (Nomor Induk Berusaha) yang harus dipenuhi oleh PT Putra Jaya Garment adalah NIB terverifikasi. Kemudian menyerahkan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) setahun dua kali pada bulan Juli dan Januari. “Karena dengan pelaporan pelaku usaha, berpengaruh pada target realisasi investasi. Kami dapat mengetahui sejauh mana target realisasi investasi di Kota Probolinggo melalui LKPM itu,” kata Renny.

Dari Disperinaker, meminta pelaku usaha mengisi data di website SIINas (Sistem Informasi Industri Nasional). Dinas PUPR Perkim mengecek sertifikat kelaikan terkait kondisi bangunan. Pengawasan DLH tentang pengelolaan limbah hingga sumber air yang digunakan.

Direktur PT Prima Putra Garment, Jayanto Hendro Prabowo mengatakan, di tempatnya banyak pekerjaan yang sifatnya sosial. Untuk membantu masyarakat yang tidak bisa diterima di tempat lain, mereka justru bisa bekerja di pabriknya. Misalnya, dari sisi keterbatasan usia atau pun fisik.

“Terima kasih, kami sangat terbantu. Kami bukannya tidak mau tertib tapi karena ketidaktahuan saja. Terima kasih kedatangan dari Dinas PUPR Perkim, DLH dan DPMPTSP. Kami berharap dan berusaha bisa seiring berjalan dengan birokrasi dalam menjalankan usaha,” tutur Jayanto. (fa)