Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Perizinan Berbasis Risiko Tahun 2025: Perkuat Kolaborasi dan Penegakan Regulasi

Probolinggo, (9/7) – Bertempat di ruang pertemuan DPMPTSP Kota Probolinggo, digelar Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Perizinan Berbasis Risiko Tahun 2025. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris DPMPTSP Kota Probolinggo, Purwantoro Noviyanto, dan dihadiri oleh unsur legislatif dari Komisi III DPRD Kota Probolinggo beserta sejumlah Perangkat Daerah yang tergabung dalam tim pengawasan diantaranya Dinas Perhubungan; Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang-Kawasan Permukiman; Dinas Kepemudaan dan Pariwisata, serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Dalam sambutannya, Purwantoro Noviyanto menyampaikan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam penguatan pengawasan perizinan, guna mendukung iklim investasi yang aman dan tertib di Kota Probolinggo.

Anggota Komisi III DPRD Kota Probolinggo, Nunung Mohamad Toha, menyoroti perlunya keakuratan regulasi dan landasan hukum yang kuat dalam pelaksanaan pengawasan. “Kami siap menindaklanjuti jika ada pelanggaran. Apa yang hendak diajukan silakan disampaikan, karena DPRD adalah pelindung dan pengawas. Kami akan mendukung segala upaya yang berkaitan dengan peningkatan investasi,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa Kota Probolinggo merupakan kota yang kondusif dan aman bagi investor. "Jika tertib administrasi, maka keamanan pasti terjaga. Hal ini sejalan dengan visi-misi Pemerintah Kota Probolinggo untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)," ujarnya.

Perwakilan dari Satpol PP, Aditya Ramadhan menyampaikan perlunya dukungan dan solusi konkret dari DPRD, terutama karena kondisi di tiap lokasi penertiban berbeda-beda.

“Terkadang kita sudah menertibkan sesuai intruksi dan sesuai pendekatan secara manusiawi kepada PKL. Akan tetapi, PKL sering menantang dan merasa bahwa mereka di izinkan oleh ketua PPKL (Paguyupan Pedagang Kaki Lima)”, ungkap nya. Selain itu untuk relokasi PKL yang ditentukan, terkadang masih belum siap, jadi butuh koordinasi yang kongkret dari OPD yang lain’, imbuhnya.

Sementara itu, menanggapi pertanyaan dari Satpol PP. Saiful Iman, juga dari Komisi III DPRD Kota Probolinggo menyampaikan dukungannya terhadap peran strategis tim pengawasan. “Tim pengawas adalah ujung tombak pengendalian di lapangan. Masih banyak pelaku usaha yang melanggar aturan. Tugas kita adalah membuat sistem yang membuat mereka tidak berani melanggar,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya forum ini sebagai wadah diskusi dan solusi atas berbagai kendala yang dihadapi tim pengawas. “Kita harus hadirkan solusi, termasuk soal penempatan PKL. Kalau peraturan wali kota atau perda belum cukup kuat, kami siap merevisinya,” tegas Saiful.

Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya perubahan mentalitas masyarakat terhadap kepatuhan hukum. “Biasanya pelanggaran itu diawali dengan coba-coba. Kalau dibiarkan, akan berulang. Maka pemerintah harus cepat bertindak,” ujarnya. Ia juga menegaskan, penegakan aturan tidak akan pandang bulu. “Saya tidak melihat itu siapa, kalau salah tetap akan ditindak.”

Menanggapi kebutuhan teknis di lapangan, Saiful menyampaikan bahwa kendaraan operasional pengawasan dapat memakai sarana transportasi OPD masing-masing, dan jika tidak tersedia, nanti akan kami ajukan untuk dapat meminjam melalui DPPKAD.

Ia juga menyarankan pendekatan musyawarah dalam penanganan PKL, dengan mengajak ketua kelompok terlebih dahulu sebelum berkoordinasi dengan pihak kepolisian.

“Daerah lain bisa menata alun-alun dengan bersih, kita juga bisa jika ada kolaborasi antara DKUP, DISHUB, dan pihak terkait lainnya,” ujarnya.

Menutup sesi, saiful juga mengingatkan agar pengembangan wisata difokuskan pada satu destinasi unggulan yang benar-benar berkualitas dan mampu menarik wisatawan secara maksimal.

Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi langkah awal untuk penguatan sinergi antar instansi dalam mendukung perizinan berbasis risiko yang tertib, transparan, dan berorientasi pada peningkatan investasi serta kesejahteraan masyarakat Kota Probolinggo.