Wujudkan Layanan Transparan, DPMPTSP Selenggarakan Forum Konsultasi Publik

Wujudkan Layanan Transparan, DPMPTSP Selenggarakan Forum Konsultasi Publik

Dalam upaya memperkuat kualitas pelayanan publik dan memastikan kebijakan daerah selaras dengan kebutuhan masyarakat, DPMPTSP Kota Probolinggo menggelar Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Publik (SPP), Selasa (9/12) di Puri Manggala Bhakti. Kegiatan ini menjadi ruang pertemuan lintas elemen untuk menampung masukan langsung dari warga, pelaku usaha, akademisi, hingga lembaga kemasyarakatan.

Forum tersebut mendapat perhatian khusus dari Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin, yang hadir didampingi Wakil Wali Kota Ina Dwi Lestari serta jajaran pimpinan daerah lainnya. Total 216 peserta mengikuti dialog ini, mewakili berbagai unsur yang selama ini bersinggungan langsung dengan pelayanan publik di Kota Probolinggo.

Berbeda dengan forum-forum sebelumnya, kegiatan kali ini menempatkan masyarakat sebagai pusat perhatian. Wali kota menegaskan bahwa penyusunan standar pelayanan publik tidak boleh hanya bertumpu pada sudut pandang pemerintah, tetapi harus dibangun bersama mereka yang merasakan langsung dampak kebijakan.

“Saya ingin mendapatkan masukan yang positif untuk penyempurnaan kebijakan, khususnya dalam pengembangan iklim bisnis di Kota Probolinggo. Aspirasi masyarakat, termasuk persoalan perizinan, harus kita tampung bersama,” ujar Wali Kota Aminuddin.

Ia memandang perizinan satu pintu bukan sekadar mekanisme administratif, tetapi instrumen strategis untuk meningkatkan minat investasi. Dengan kemudahan yang tepat, pelaku usaha akan lebih percaya diri menanamkan modalnya di Kota Probolinggo.

Wali kota menekankan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik akan membawa dampak luas pada pembangunan daerah. Selain mempengaruhi kenyamanan berinvestasi, kualitas pelayanan juga menentukan kemajuan ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial hingga budaya.

Forum ini juga mengungkap sejumlah isu teknis yang membutuhkan penanganan serius. Dua narasumber, Beny Candra Aditama dari Dinas PUPR dan PKP serta Suyut dari tim penasihat Wali Kota, memetakan berbagai tantangan mulai dari pengelolaan perizinan provider layanan hingga pemenuhan kewajiban lahan parkir bagi pelaku usaha.

Kehadiran berbagai sektor dalam forum tersebut menunjukkan bahwa pelayanan publik tidak dapat berdiri sendiri. Ada keterkaitan erat antara perizinan, penyediaan infrastruktur, penataan ruang, hingga kebutuhan masyarakat tingkat RW. Semua aspek tersebut membutuhkan penyelarasan agar pelayanan pemerintah dapat berjalan lebih efektif.

Melalui forum ini, pemerintah daerah menegaskan bahwa penyempurnaan layanan publik bukan hanya tugas satu instansi. Dibutuhkan kolaborasi seluruh pihak—mulai dari perangkat daerah, dunia usaha, hingga masyarakat—agar standar pelayanan benar-benar sesuai kebutuhan dan mampu menjawab tantangan kota yang terus berkembang.