DPMPTSP Kota Probolinggo Dorong Penertiban Jaringan Internet Sesuai Regulasi

DPMPTSP Kota Probolinggo Dorong Penertiban Jaringan Internet Sesuai Regulasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Probolinggo menggelar rapat koordinasi provider jaringan internet pada Selasa (2/9) di ruang pertemuan DPMPTSP. Rapat dipimpin langsung oleh Kepala DPMPTSP Kota Probolinggo, Muhammad Abas, dan dihadiri perangkat daerah terkait, meliputi pejabat fungsional penata perizinan, penata kelola penanaman modal, perwakilan lima kecamatan, Bagian Hukum, Dinas PUPR bidang Bina Marga, serta Satpol PP.

Dalam arahannya, Abas menyampaikan bahwa keberadaan tiang wifi dan kabel jaringan internet telah menjadi perhatian serius masyarakat. Banyak aduan diterima, baik melalui kanal 112, SP4N Lapor, maupun secara tatap muka yang datang ke MPP.

“Keberadaan tiang wifi secara tidak langsung mengganggu estetika dan ketertiban kota. Ada yang sudah berizin, tetapi masih banyak pula yang belum memiliki izin. Jika tidak sesuai regulasi, maka harus ditertibkan,” tegas Abas.

Ia juga mengingatkan bahwa pemasangan kabel internet tidak bisa dilakukan tanpa izin resmi. Setiap langkah harus mengikuti regulasi yang berlaku, bukan hanya berdasarkan kompensasi atau kontribusi kepada lingkungan sekitar.

Dalam rapat dibahas sejumlah regulasi yang menjadi acuan, antara lain UU Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi,  dan Perwali Nomor 99 Tahun 2019. Abas menekankan perlunya persamaan persepsi bersama agar langkah penanganan di lapangan lebih tegas dan terarah.

Perwakilan Satpol PP, Ariston Kasi Penyidik dan penyelidikan, menuturkan bahwa pihaknya sering menerima laporan terkait tiang wifi ilegal. “Kami sudah menindak di lapangan, meminta identitas vendor, bahkan menghentikan kegiatan pemasangan. Namun untuk penertiban penuh, kami tetap membutuhkan pendampingan dari OPD teknis terkait,” jelasnya.

Dari sisi teknis, kabid Bina Marga Dinas PUPR Gigih Ardityawan menyoroti masih banyak tiang yang tidak memenuhi standar, terutama dari segi ketinggian. “Minimal tinggi tiang 7 meter agar tidak mengganggu pagar rumah warga atau melintang ke jalan. Standar teknis ini wajib dipenuhi oleh setiap vendor,” ungkapnya.

Sementara itu, Denny Bagus Erwanto Kabag Hukum Setda Kota Ptobolinggo menambahkan bahwa setiap perizinan wajib melalui rekomendasi OPD teknis. “Kalau sudah ada izin, maka itu merupakan keputusan final. Namun apabila ditemukan pelanggaran teknis di lapangan, izin tetap bisa dibekukan atau dicabut sesuai ketentuan,” katanya.

DPMPTSP mencatat terdapat 15 vendor penyedia layanan internet di Kota Probolinggo, namun sebagian belum bisa menunjukkan dokumen legalitas seperti Sertifikat Laik Operasi (SLO).

Sebagai tindak lanjut, DPMPTSP akan memberikan peringatan resmi melalui media sosial. Seluruh vendor diwajibkan melaporkan kelengkapan izin maksimal dalam waktu 7 hari. Jika tidak, izin yang sudah dikeluarkan akan dicabut.

“DPMPTSP Kota Probolinggo berkomitmen menegakkan aturan demi keteraturan, keamanan, dan keindahan kota. Semua penyedia layanan internet harus tertib administrasi dan taat regulasi, agar tidak merugikan masyarakat maupun kepentingan publik,” pungkas Muhammad Abas.