Tag mpp

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Probolinggo menggelar Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Probolinggo periode Triwulan III. Rapat evaluasi ini menjadi ajang refleksi atas capaian pelayanan publik selama periode Juli hingga September 2025, sekaligus wadah untuk memperkuat koordinasi antar instansi penyelenggara layanan di MPP.

Pemerintah Kota Probolinggo melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kembali menampilkan potensi investasinya dalam ajang East Java Investment Forum (EJIF) 2025 yang digelar Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Jatim, di Four Point Hotel Surabaya, Selasa–Rabu (21–22 Oktober 2025).

DPMPTSP sebagai leading sector berharap tim pengawasan semakin solid dan profesional dalam mengawal tata kelola perizinan. “Pengawasan perizinan bukan sekadar kontrol, tetapi komitmen nyata pemerintah untuk menghadirkan pelayanan publik yang prima dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Perizinan bukan sekadar dokumen, tetapi instrumen untuk memastikan kepatuhan, keadilan, dan keberlanjutan usaha. Karena itu, tim pengawasan harus benar-benar diperkuat, baik dari sisi SDM, sistem, maupun koor

Tim Validasi Pusat melakukan penilaian terhadap berbagai aspek, termasuk kualitas lingkungan, kesehatan masyarakat, dan pelayanan publik. Kunjungan ini merupakan bagian dari proses verifikasi dan validasi untuk menilai kelayakan Kota Probolinggo sebagai Kabupaten/Kota Sehat.

Capaian kinerja DPMPTSP selama tahun 2024 hingga kuartal kedua tahun 2025 menunjukkan hasil yang memuaskan. Sesuai dengan urusan pokok DPMPTSP yaitu penanaman modal, sepanjang tahun 2024 terdapat 8.263 izin yang telah diterbitkan. Dengan realisasi investasi mencapai 0,540 triliun.

Setelah melalui proses yang panjang, Pemerintah Kota Probolinggo akhirnya menghentikan sementara kegiatan usaha Mie Gacoan di Jalan Suroyo, Senin (22/9). Penutupan ini dilakukan setelah pihak manajemen PT Pesta Pora Abadi belum memenuhi kelengkapan izin operasional.