DPMPTSP Kota Probolinggo Tegaskan Komitmen Pengawasan Perizinan Transparan

DPMPTSP Kota Probolinggo Tegaskan Komitmen Pengawasan Perizinan Transparan

 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Probolinggo menggelar rapat Evaluasi dan Penguatan Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berisiko pada Rabu (1/10) di Aula DPMPTSP. Rapat ini dipimpin oleh Sekretaris DPMPTSP yang baru, Imam Cahyadi, serta menghadirkan narasumber dari Komisi III DPRD Kota Probolinggo, Saiful Iman dan Supiyanto.

Dalam sambutannya, Imam Cahyadi menegaskan bahwa pengawasan perizinan menjadi kunci penting dalam menciptakan iklim investasi yang sehat. “Perizinan bukan sekadar dokumen, tetapi instrumen untuk memastikan kepatuhan, keadilan, dan keberlanjutan usaha. Karena itu, tim pengawasan harus benar-benar diperkuat, baik dari sisi SDM, sistem, maupun koordinasi lintas sektor,” ujarnya.

Materi rapat memaparkan latar belakang bahwa praktik perizinan masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti potensi penyimpangan, tumpang tindih aturan, hingga keterlambatan layanan. Melalui evaluasi ini, DPMPTSP berkomitmen meningkatkan fungsi pengawasan agar berjalan transparan, efektif, dan akuntabel.

Beberapa pencapaian tim pengawasan selama ini antara lain peningkatan kecepatan pelayanan, tersedianya mekanisme laporan masyarakat, serta terbangunnya koordinasi antar instansi. Namun, masih ditemukan sejumlah kendala seperti keterbatasan SDM pengawas, pemanfaatan sistem digital yang belum optimal, kurangnya monitoring lapangan, dan koordinasi antar-OPD yang belum maksimal.

Untuk menjawab tantangan tersebut, dirumuskan beberapa strategi penguatan, yakni peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, digitalisasi pengawasan dengan aplikasi terintegrasi, keterbukaan informasi publik, kolaborasi multipihak bersama DPRD, masyarakat, hingga aparat penegak hukum, serta penerapan sistem reward and punishment dalam pengawasan perizinan.

Anggota Komisi III DPRD Kota Probolinggo, Saiful Iman, dalam paparannya menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk memastikan implementasi perizinan berbasis risiko berjalan sesuai aturan. Sementara itu, Supiyanto menegaskan perlunya transparansi informasi publik dan evaluasi rutin agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan.

Melalui rapat ini, DPMPTSP sebagai leading sector berharap tim pengawasan semakin solid dan profesional dalam mengawal tata kelola perizinan. “Pengawasan perizinan bukan sekadar kontrol, tetapi komitmen nyata pemerintah untuk menghadirkan pelayanan publik yang prima dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” pungkas Imam Cahyadi.