Hasil Survei Kementerian Investasi, DPMPTSP Kota Probolinggo Berhasil Tingkatkan Penilaian Mandiri PTSP dan PBB

PROBOLINGGO – Surveyor Kementerian Investasi/BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) telah merampungkan penilaian mandiri Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Penerapan Perizinan Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Probolinggo. Hasilnya pun memuaskan. Pasalnya, ada peningkatan nilai dibanding tahun 2023 lalu.

Hal ini disampaikan Surveyor Alda Raharja, saat ditemui di ruang rapat DPMPTSP, Selasa (25/6) sore. “Yang pasti meningkat dari tahun sebelumnya. Tahun lalu MPP (Mal Pelayanan Publik) masih di GOR dan sedang peralihan. Tahun ini sudah di gedung baru meskipun belum semua bergabung ke MPP. Saya pikir sudah layak sekali jadi MPP,” jelasnya surveyor dari PT Surveyor Indonesia ini.

Dari penilaian mandiri yang dilakukan selama dua hari berturut-turut dimulai sejak Senin (24/6) hingga Selasa (25/6), sejumlah berkas administrasi sebagai bukti dukung penilaian pun dibeber. Beberapa kriteria penilaian untuk PTSP adalah nilai kelembagaan, nilai SDM, nilai sarana dan prasarana, nilai implementasi OSS (Online Single Submission) dan nilai keluaran. Dari penilaian mandiri tahun ini DPMPTSP meraih nilai 92,200. Nilai tersebut sama seperti tahun lalu.

Nah, pada penilaian mandiri Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PBB) tahun 2024 nilai meningkat 87,000, sebelumnya tahun 2023 hanya 71,900. Kriteria yang dinilai pada PM adalah penerapan perizinan berusaha berbasis risiko, nilai penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha dan nilai peningkatan iklim investasi. Peningkatan nilai terjadi pada poin persyaratan dasar perizinan berusaha dan peningkatan iklim investasi.

Lebih detail Alda Raharja menjelaskan, peningkatan nilai ini terjadi terkait sejumlah fasilitas dan layanan di MPP. Seperti layanan mandiri, pendaftaran di lobi MPP sudah mendukung syarat penting untuk MPP, kemudian layanan-layanan bisa mempermudah masyarakat proses perizinan. Hampir semua loket pelayanan terbuka dan transparan.

Yang menjadi perhatian penting, menurut Alda, adalah SDM. Pada PTSP sering ditemui SDM yang masih kurang karena ada beberapa yang harus dipindah (mutasi) karena dinamika pemerintahan. Selain itu, untuk beberapa layanan memang harus melibatkan Perangkat Daerah lain, maka diperlukan koordinasi dan kerapian administrasi.

“Yang membuktikan ya bukti administrasi, notulen, daftar hadir dan pendokumentasian. Kota Probolinggo sudah baik. Intinya meningkat dari tahun lalu. Pesan kami, DPMPTSP dapat menjaga harmonisasi dengan semua pihak karena PTSP ini pintu masuk untuk semua, baik itu pengusaha, masyarakat dan pemerintahan itu sendiri,” ungkapnya.

“Karena yang paling dekat dengan masyarakat ya PTSP ini. Yang paling tersentuh masyarakat ya perizinan, jadi harus layak,” sambung Alda lagi.

Menanggapi hasil penilaian tersebut, Kepala DPMPTSP Mohammad Abas menyatakan cukup senang karena ada peningkatan nilai dari tahun sebelumnya. Katanya, ini akan menjadi penyemangat untuk terus berbenah, memperbaiki dan mengevaluasi kelemahan serta kekurangan yang selama ini menjadi nilai terendah di setiap penilaian.

“Saya juga mengingatkan teman-teman untuk meningkatkan SDM yang masih kurang. Seperti kurangnya keikutsertaan dalam pelatihan, diklat dan sebagainya. Ini PR (pekerjaan rumah) bagi kami. Mudah-mudahan kami bisa mengkondisikan setiap petugas secara bertahap mengikuti pelatihan sesuai tugas masing-masing,” tutur Abas. 

Hasil penilaian mandiri ini disebutkan Abas sudah sesuai dengan prediksi dan keinginan DPMPTSP kota Probolinggo. “Memang ada beberapa kekurangan di tahun berikutnya akan kami penuhi. Ada hal-hal diluar prediksi, melibatkan teknis lainnya di area perizinan, ke depan harus koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait sehingga pelayanan perizinan lebih baik lagi,” tutup Kepala DPMPTSP. (fa)