Monitoring Dan Evaluasi Mal Pelayanan Publik Kota Probolinggo: Komitmen Tingkatkan Layanan Prima Bagi Masyarakat

Dalam rangka peningkatan kualitas layanan publik, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Biro Organisasi Sekretariat Daerah menggelar kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang ada di Jawa Timur salah satunya di Kota Probolinggo, Kamis (17/7), yang dihadiri oleh tim perwakilan dari Biro Organisasi Provinsi Jawa Timur, Bagian Organisasi Kota Probolinggo dan pejabat struktural dan fungsional DPMPTSP Kota Probolinggo.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Pemerintah Kota untuk memastikan pelayanan yang disediakan di MPP senantiasa memenuhi standar nasional dan terus berinovasi dalam memberikan kemudahan, kecepatan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Probolinggo, Muhammad Abas, dalam paparannya menyampaikan bahwa MPP Kota Probolinggo saat ini telah menyediakan 150 jenis layanan, didukung oleh 22 instansi, termasuk 12 perangkat daerah dan 10 instansi vertikal, serta telah menerapkan berbagai teknologi informasi pelayanan seperti Online Single Submission (OSS) RBA, Sicantik Cloud, SimBG, MPP Smart, dan SIAPP KAKA.

“MPP bukan hanya tempat berkumpulnya layanan, tapi juga representasi komitmen pemerintah untuk mendekatkan akses pelayanan publik yang cepat, terintegrasi, dan ramah terhadap kelompok rentan. Semua layanan telah berstandar operasional (SOP) dan kami terus mendorong penggunaan digitalisasi untuk pelayanan yang lebih efisien,” ujar Abas.

Beliau juga menyampaikan bahwa masih banyak perbaikan yang akan dilakukan terutama dari segi sarana dan prasarana juga Sumber daya Manusia (SDM).

Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Probolinggo, Prijo Djatmiko, dalam sambutannya menegaskan pentingnya sinergi lintas perangkat daerah dan instansi vertikal demi memperkuat integrasi layanan di MPP.

“Kegiatan monitoring dan evaluasi ini bukan sekadar penilaian teknis, tetapi juga momen untuk memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Probolinggo. Kolaborasi antarlembaga menjadi kunci agar pelayanan yang diberikan benar-benar responsif, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” terang Prijo.

Tim evaluasi dari Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Timur, yang dipimpin oleh Agung Ariyanto, S.E., menyampaikan sejumlah indikator yang telah dicapai MPP Kota Probolinggo. Antara lain: Efektivitas layanan, Pemanfaatan teknologi informasi, Keterlibatan stakeholder, Fasilitas kelompok rentan.

Namun, tim evaluasi juga mencatat perlunya penyesuaian maklumat pelayanan sesuai Permenpan 15 Tahun 2015 serta peningkatan sistem penghargaan bagi petugas layanan terbaik. Selain itu, penyesuaian terhadap SOP perizinan yang kerap berubah di tingkat pusat juga menjadi tantangan tersendiri.

Dalam penutup, Agung Ariyanto menyampaikan apresiasi atas capaian Kota Probolinggo dalam pengelolaan MPP, dan mendorong agar seluruh catatan hasil monev dapat segera ditindaklanjuti untuk peningkatan mutu pelayanan.

Monitoring dan Evaluasi ini diharapkan menjadi katalisator untuk menjadikan MPP Kota Probolinggo sebagai model pelayanan publik terintegrasi yang inklusif, profesional, dan inovatif di Jawa Timur.