MPP Kota Probolinggo Jadi Jujugan Kunker Komisi A DPRD Provinsi Jatim, Monev Implementasi Perda Pelayanan Publik

PROBOLINGGO – Selasa (10/12), Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Probolinggo menjadi jujugan kunjungan kerja (kunker) Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur. Tujuannya, untuk memonitoring implementasi Perda Jatim Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pelayanan Publik di wilayah Kota Probolinggo terkait pemerintahan, administrasi kependudukan dan perizinan.

Rombongan pimpinan dan anggota Komisi A DPRD Provinsi Jatim dipimpin Dedi Irwansa. Turut menyambut kunker siang itu Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Wawan Soegyantono; Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP Purwantoro Novianto; Kepala BPPKAD Ratri Dian Sulistyawati; Kabag Pemerintahan Pudi Adji; Sekretaris Dispenduk Capil Rudi dan Penata Perizinan Ahli Madya DPMPTSP Sri Lestari. 

“Kedatangan kami ingin memonitoring bagaimana saat ini teknologi menjadi alat bantu luar biasa yang ada di MPP. Kami ingin melihat pelayanan cepat dan mudah sehingga masyarakat mendapat pelayanan publik secara maksimal,” ujar Dedi Irwansa.

Ia pun berharap, dengan pelayanan berbasis elektronik ini masyarakat terlayani dengan baik sehingga proses-proses perizinan atau lainnya mudah didapat oleh masyarakat. “Sebab, saat ini menyebutnya bukan lagi reformasi birokrasi tetapi transformasi birokrasi. Dengan pelayanan perizinan yang lebih maksimal ke depannya,” imbuh ketua rombongan kunker yang diterima di Aula DPMPTSP setempat.

Menanggapi apa yang disampaikan Komisi A DPRD Provinsi Jatim Dedi Irwansa, Asisten Wawan menjelaskan di Kota Probolinggo sudah mempunyai MPP. Bahkan, telah menerapkan MPP Digital sejak Oktober 2024 lalu. Dalam operasionalnya, SDM di MPP mendapatkan sejumlah bimbingan teknis untuk meningkatkan kualitas serta secara bertahap memenuhi sarana prasarana MPP sesuai standarisasi untuk memberikan pelayanan prima bagi masyarakat.

Pada kesempatan itu, Sekretaris DPMPTSP Purwantoro Novianto memaparkan profil DPMPTSP dan memberikan informasi tentang MPP. Pertemuan itu juga mendiskusikan strategi untuk menarik investor guna mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Probolinggo.

Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan pun membeberkan, Kota Probolinggo disupport pelabuhan yang terus dikembangkan oleh Pemprov Jatim. Namun, kota ini tidak ingin hanya menjadi penonton. Saat ini sedang digodok penyusunan perda pendirian BUMD untuk ikut andil mengelola pelabuhan.

Dari sisi pariwisata, pengembangan Pantai Permata Pilang bisa menjadi pilihan. Sedangkan untuk menarik investor, strategi yang diberikan adalah kemudahan perizinan dan iklim investasi yang kondusif. Untuk mewujudkannya, komunikasi yang baik dengan Forkopimda pun selalu dilakukan.

“Kemudahan sarana transportasi kereta api yang diusulkan sampai ke Probolinggo, kami berharap bisa terealisasi. Bertambahnya sarana transportasi ini, diharapkan akan banyak yang mau berusaha di Kota Probolinggo. Ini yang menjadi harapan kami. Kemudahan transportasi ini jadi yang utama,” jawab Asisten Wawan saat ditanya apa aspirasi yang ingin disampaikan kepada wakil rakyat tersebut. Kunker siang itu, diakhiri memantau langsung pelayanan di MPP. (fa)