Undang Penyedia Layanan di MPP, Begini Pesan Kepala DPMPTSP Kota Probolinggo

PROBOLINGGO – “MPP (Mal Pelayanan Publik) menjadi tanggung jawab kita bersama. Karena yang dinilai masyarakat bukan masing-masing layanan, tapi keseluruhan. Tidak puas di satu layanan akan berdampak pada MPP. Kami mengharapkan bapak ibu bisa menyiapkan, membina, mendampingi petugas pelayanan agar dapat memberikan pelayanan sebaik-baiknya. Dengan konsep Sapa, senyum, salam, sopan dan santun,” tegas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Probolinggo, Muhammad Abas.

Hal ini disampaikan pada saat rapat koordinasi bersama instansi penyelenggara pelayanan MPP, Kamis (18/1) siang, di Ruang Rapat DPMPSTP Jalan Basuki Rahmad. Pada pertemuan itu dijelaskan akan adanya peluncuran MPP secara online dan mandiri yang diselenggarakan Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi pada Maret mendatang.

Sebelum launching, kementerian akan melakukan visitasi untuk mengetahui apakah MPP sudah layak di-launching atau tidak. Oleh sebab itu, ia mengajak semua pihak untuk bersama-sama membenahi dan melengkapi sarana prasarana yang diperlukan.

                Selanjutnya dari masing-masing penyedia layanan bisa memenuhi terlebih dahulu. “Di stan pelayanan masing-masing bisa diberi informasi yang perlu diketahui masyarakat, nama petugas, maklumat perizinan dan SOP serta lainnya,” imbuh Abas. 

Proses pemenuhan sarana prasarana akan dilakukan secara bertahap sehingga terwujud tempat layanan yang nyaman dan aman bagi masyarakat. Ia juga mengharapkan beberapa stan layanan milik instansi vertikal yang masih kosong, baik itu yang ada di lantai 1 atau lantai 2 MPP untuk segera membuka layanan yang akan disediakan sesuai dengan komitmen yang telah ditetapkan.

Oleh karenanya, instansi vertikal dimaksud harus segera menyiapkan SDM dan sarpras untuk mengisi stan layanan tersebut. Penyedia layanan juga diharapkan untuk memaksimalkan stan untuk mengumumkan kegiatan atau informasi dan menjadi wadah inovasi masing-masing.

                Dalam rapat tersebut, perwakilan Dispenduk Capil mengutarakan rencana penempatan Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) masih penunggu kepastian penataan MPP. Mengingat pada tahun 2024 ini akan ada penataan MPP di sisi interiornya. Nantinya, MPP juga akan menyediakan aplikasi mengukur kepuasan masyarakat dan aplikasi antrean secara online. Jam pelayanan pun akan berubah yang semula pukul 13.00 rencananya ditambah hingga pukul 14.00.

                Respon positif disampaikan KPU Kota Probolinggo. Mereka mengungkapkan rasa terima kasih mendapat stan di MPP. “Terima kasih Pemerintah Kota Probolinggo sudah diberi kesempatan. Kami akan melanjutkan stan pelayanan untuk tahapan daftar pemilihan kepala daerah,” ujar Anik April perwakilan KPU.

                Menyikapi hal tersebut, Abas akan menindaklanjuti dengan membuat MoU antara KPU dan DPMPTSP terkait stan pelayanan di MPP tersebut. Mewakili Kejari Kota Probolinggo, Kasi Datun Andi Haeruddin Malik menambahkan, akan berupaya memberikan pelayanan yang lebih optimal pada stan di MPP yang sudah dikerjasamakan.

                Sementara itu, Penata Perizinan Madya, Sri Lestari mengingatkan kembali beberapa kewajiban instansi yang bergabung di MPP dan jenis pelayanan. Antara lain adanya Standar Operasional Prosedur (SOP), maklumat pelayanan, informasi, sarpras, seragam dan SDM.

“Informasi dapat berupa persyaratan pelayanan, waktu pelayanan, tarif atau biaya jika ada dan nama petugas. Karena yang saya lihat banyak yang tidak ada papan namanya. Untuk sarpras disediakan sendiri oleh masing-masing unit layanan,” terang Ari yang berharap beberapa layanan yang sempat ditarik dari MPP karena pandemi Covid 19 dapat kembali dilaksanakan.

                Sebelum mengakhiri rapat tersebut, Muhammad Abas kembali mengingatkan semua instansi diharapkan dapat bersiap menjelang visitasi. “Intinya adalah layanan di MPP betul-betul dimanfaatkan dan bermanfaat bagi masyarakat. Mohon bantuan dan kerja sama semua pihak. Untuk mendesiminasikan informasi layanan di MPP, kami akan membantu publikasi berupa video atau konten informasi pelayanan yang ada di MPP,” ujar Abas yang mengakui keberadaan MPP masih terus berproses menjadi lebih baik lagi.

Rapat itu dihadiri perwakilan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Pengadilan Negeri, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan, KPP Pratama, ATR BPN, Dinas Komunikasi dan Informatika, Kementerian Agama, Perumda Bayuangga, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Pengadilan Agama, Satlantas Polres Probolinggo Kota, KPU, BPJS Ketenagakerjaan, Dinas Kesehatan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Badan Pengelolaan Pendapatan dan Keuangan Aset Daerah dan Dinas Perpusatakan dan Arsip. (fa)