Tupoksi

TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

  1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Mempunyai Tugas Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan daerah di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
  1. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi :
  • Perumusan kebijakan teknis di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan;
  • Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanana Perizinan;
  • Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan; dan
  • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KEPALA DINAS

  1. Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan, mengoordinasikan dan mengendalikan Kegiatan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  1. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :
  • Perumusan program kerja Dinas ;
  • Perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  • Penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  • Pelaksanaan pembinaan organisasi Dinas;
  • Penyelenggaraan administrasi umum, pengelolaan keuangan, pengelolaan dan pembinaan kepegawaian dan rumah tangga Dinas ;
  • Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, pembinaan dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
  • Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

A. SEKRETARIS

  1. Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan;
  1. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :
  • Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan program kerja Dinas;
  • Pengelolaan administrasi umum dan perkantoran meliputi ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepustakaan dan kearsipan;
  • Pelaksanaan administrasi kepegawaian Dinas;
  • Pelaksanaan koordinasi penyusunan standar operasional prosedur kerja Dinas;
  • Pelaksanaan pembinaan pola hubungan kerja, baik internal maupun lintas Dinas;
  • Pengoordinasian kegiatan kehumasan dan keprotokolan serta pengelolaan data dan informasi Dinas;
  • Pengelolaan peningkatan aparatur kepegawaian Dinas;
  • Pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas;
  • Pelaksanan pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
  • Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Dinas;
  • Pengoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan pada Dinas;
  • Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja Dinas; dan
  • Pelaksanaan fungsi dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

A.1. Sub Bagian Tata Usaha

Sub bagian Tata Usaha, mempunyai tugas :

  • Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Subbagian Tata Usaha;
  • Menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Subbagian Tata Usaha;
  • Membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
  • Melaksanakan administrasi umum meliputi ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepustakaan dan tata kearsipan;
  • Melaksanakan administrasi kepegawaian Dinas;
  • Melaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi pegawai Dinas;
  • Melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pegawai Dinas;
  • Melaksanakan koordinasi penyusunan standar operasional prosedur kerja Dinas;
  • Menyusun rencana kebutuhan dan pelaksanaan pengadaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana kerja Dinas;
  • Melaksanakan inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan usulan penghapusan sarana dan prasarana kerja Dinas;
  • Melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan serta pelayanan penerimaan tamu Dinas;
  • Melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, kebersihan kantor, keamanan kantor, serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
  • Melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Subbagian Tata Usaha;
  • Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Subbagian Tata Usaha; dan
  • Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

A.2. Sub Bagian Program

Sub bagian Program, mempunyai tugas  :

  • Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Subbagian Program;
  • Menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Subbagian Program;
  • Membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
  • Mengoordinasikan penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
  • Menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas;
  • Mengoordinasikan penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP);
  • Melaksanakan fasilitasi pengukuran SurveiKepuasan Masyarakat (SKM);
  • Melaksanakan Akuntabilitasi Kinerja Dinas;
  • Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
  • Melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Subbagian Program;
  • Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Subbagian Program; dan
  • Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

A.3. Sub Bagian Keuangan

Sub bagian Keuangan, mempunyai tugas :

  • Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Subbagian Keuangan;
  • Menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Subbagian Keuangan;
  • Membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
  • Melaksanakan penatausahaan keuangan Dinas;
  • melaksanakan pengajuan, perubahan, pemotongan, dan pendistribusian gaji pegawai Dinas;
  • Mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan pengelola keuangan Dinas;
  • Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan realisasi anggaran Dinas;
  • Melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Subbagian Keuangan;
  • Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Subbagian Keuangan;
  • Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas; dan
  • Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. BIDANG PENANAMAN MODAL

  1. Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan, perumusan, penyusunan, pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang penanaman modal yang meliputi perencanaan, pengembangan investasi, promosi dan kerja sama.
  1. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), bidang Penanaman Modal mempunyai fungsi ;
    • Perumusan rencana kerja dibidang penanaman modal yang meliputi perencanaan, pengembangan investasi, promosi dan kerja sama;
    • Perumusan kebijakan teknis dibidang penanaman modal yang meliputi perencanaan, pengembangan investasi, promosi dan kerja sama;
    • Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan tugas dibidang penanaman modal yang meliputi perencanaan, pengembangan investasi, promosi dan kerja sama;
    • Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang penanaman modal yang meliputi perencanaan, pengembangan investasi, promosi dan kerja sama; dan
    • Pelaksanaan fungsi dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B.1. Seksi Perencanaan Dan Pengembangan Investasi

Seksi Perencanaan dan Pengembangan Investasi, mempunyai tugas :

  • Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Perencanaan dan Pengembangan Investasi;
  • Menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Perencanaan dan Pengembangan Investasi;
  • Membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
  • Menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Perencanaan dan Pengembangan Investasi;
  • Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Perencanaan dan Pengembangan Investasi;
  • Melaksanakan inventarisasi potensi dan peluang penanaman modal;
  • Menyusun perencanaan pengembangan penanaman modal dalam bentuk rencana umum penanaman modal sesuai dengan program pembangunan daerah;
  • Melaksanakan identifikasi potensi sumber daya daerah yang hasilnya disajikan dalam bentuk Peta Investasi daerah;
  • Menyusun ketetapan bidang usaha unggulan/prioritas sesuai dengan potensi dan daya dukung daerah dalam bentuk daftar bidang-bidang usaha unggulan/prioritas;
  • Menyiapkan usulan bidang-bidang usaha yang tertutup mutlak untuk penanaman modal, tertutup untuk PMA dan bidang-bidang usaha unggulan prioritas;
  • Melaksanakan pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal Provinsi dan Pemerintah Pusat (BKPM);
  • Menyusun konsep pemberian rekomendasi/persetujuan proyek baru atau perluasan PMDN atas bidang usaha/proyek yang menjadi kewenangan Provinsi dan Pusat;
  • Melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Perencanaan dan Pengembangan Investasi;
  • Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran pada Seksi Perencanaan dan Pengembangan Investasi; dan
  • Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Bidang Penanaman Modal sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B.2. Seksi Promosi dan Kerja Sama

Seksi Promosi dan Kerja Sama, mempunyai tugas :

  • Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Promosi dan Kerja Sama;
  • Menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Promosi dan Kerja Sama;
  • Membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
  • Menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Promosi dan Kerja Sama;
  • Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Promosi dan Kerja Sama;
  • Menyiapkan bahan promosi penanaman modal di daerah melalui media cetak, media elektronik serta pameran dan lain-lain;
  • Melaksanakan promosi penanaman modal daerah, baik di dalam maupun di luar daerah;
  • Melaksanakan kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan pihak lainnya dalam penyelenggaraan promosi penanaman modal;
  • Menyiapkan materi perjanjian dalam rangka kerja sama dibidang penanaman modal;
  • Melaksanakan sosialisasi atas perjanjian kerja sama dibidang penanaman modal kepada aparatur dan dunia usaha;
  • Melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Promosi dan Kerja Sama;
  • Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Promosi dan Kerja Sama; dan
  • Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Bidang Penanaman Modal sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

  1. Bidang Pelayanan Perizinan dan Non  Perizinan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan, perumusan, penyusunan, pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang pelayanan perizinan dan nonperizinan yang meliputi pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang pembangunan, bidang perdagangan dan jasa serta bidang kesehatan.
  1. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan mempunyai fungsi :
    • Perumusan rencana kerja dibidang pelayanan perizinan dan nonperizinan yang meliputi pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang pembangunan, bidang perdagangan dan jasa serta bidang kesehatan;
    • Perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan perizinan dan nonperizinan yang meliputi pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang pembangunan, bidang perdagangan dan jasa serta bidang kesehatan;
    • Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan tugas dibidang pelayanan perizinan dan nonperizinan yang meliputi pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang pembangunan, bidang perdagangan dan jasa serta bidang kesehatan;
    • Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang pelayanan perizinan dan nonperizinan yang meliputi pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang pembangunan, bidang perdagangan dan jasa serta bidang kesehatan;
    • Pelaksanaan penerimaan, pemrosesan , penetapan dan penerbitan perizinan dan nonperizinan; dan
    • Pelaksanaan fungsi dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C.1. Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Bidang Pembangunan

Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pembangunan, mempunyai tugas :

  • Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Bidang Pembangunan;
  • Menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Bidang Pembangunan;
  • Membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
  • Menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Bidang Pembangunan;
  • Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait/Tim Teknis dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Bidang Pembangunan;
  • Melaksanakan penerimaan permohonan, pemeriksaan berkas, penerimaan biaya dan penyerahan naskah perizinan dan nonperizinan bidang pembangunan;
  • Melaksanakan validasi berkas permohonan perizinan dan non perizinan bidang pembangunan;
  • Melaksanakan perhitungan dan penetapan retribusi perizinan dan nonperizinan bidang pembangunan;
  • Melaksanakan penyusunan naskah dan pedoman teknis pengolahan perizinan dan nonperizinan bidang pembangunan;
  • Melaksanakan penerbitan naskah perizinan dan nonperizinan bidang pembangunan;
  • Melaksanakan monitoring terhadap proses administrasi pelayanan perizinan dan nonperizinan Bidang Pembangunan;
  • Melaksanakan pengelolaan sistem informasi perizinan dan nonperizinan Bidang Pembangunan;
  • Mengolah data pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang pembangunan;
  • Melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Bidang Pembangunan;
  • Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran pada Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Bidang Pembangunan; dan
  • Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C.2. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Perdagangan dan Jasa

Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Perdagangan dan Jasa, mempunyai tugas;

  • Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Bidang Perdagangan dan Jasa;
  • Menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Bidang Perdagangan dan Jasa;
  • Membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
  • Menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Bidang Perdagangan dan Jasa;
  • Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait/Tim Teknis dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Bidang Perdagangan dan Jasa;
  • Melaksanakan penerimaan permohonan, pemeriksaan berkas, penerimaan biaya dan penyerahan naskah perizinan dan nonperizinan bidang perdagangan dan jasa;
  • Melaksanakan validasi berkas permohonan perizinan dan non perizinan bidang perdagangan dan jasa;
  • Melaksanakan perhitungan dan penetapan retribusi perizinan dan nonperizinan bidang perdagangan dan jasa;
  • Melaksanakan penyusunan naskah dan pedoman teknis pengolahan perizinan dan nonperizinan bidang perdagangan dan jasa;
  • Melaksanakan penerbitan naskah perizinan dan nonperizinan bidang perdagangan dan jasa;
  • Melaksanakan monitoring terhadap proses administrasi pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang perdagangan dan jasa;
  • Melaksanakan pengelolaan sistem informasi perizinan dan nonperizinan bidang perdagangan dan jasa;
  • Mengolah data pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang perdagangan dan jasa;
  • Melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Bidang Perdagangan dan Jasa;
  • Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran pada Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Bidang Perdagangan dan Jasa; dan
  • Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C.3. Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Bidang Kesehatan

Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Kesehatan, mempunyai tugas :

  • Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Bidang Kesehatan;
  • Menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Bidang Kesehatan;
  • Membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
  • Menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Bidang Kesehatan;
  • Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait/Tim Teknis dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Bidang Kesehatan;
  • Melaksanakan penerimaan permohonan, pemeriksaan berkas, penerimaan biaya dan penyerahan naskah perizinan dan nonperizinan bidang kesehatan;
  • Melaksanakan validasi berkas permohonan perizinan dan non perizinan bidang kesehatan;
  • Melaksanakan perhitungan dan penetapan retribusi perizinan dan nonperizinan bidang kesehatan;
  • Melaksanakan penyusunan naskah dan pedoman teknis pengolahan perizinan dan nonperizinan bidang kesehatan;
  • Melaksanakan penerbitan naskah perizinan dan nonperizinan bidang kesehatan;
  • Melaksanakan monitoring terhadap proses administrasi pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang kesehatan;
  • Melaksanakan pengelolaan sistem informasi perizinan dan nonperizinan bidang kesehatan;
  • Melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  • Mengolah data pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang kesehatan;
  • Melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Bidang Kesehatan;
  • Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran pada Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Bidang Kesehatan; dan
  • Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. BIDANG DATA, INFORMASI, MONITORING DAN EVALUASI

  1. Bidang Data, Informasi, Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan, perumusan, penyusunan, pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang data, informasi, monitoring dan evaluasi yang meliputi data dan informasi, monitoring dan evaluasi;
  1. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Data, Informasi, Monitoring dan Evaluasi mempunyai fungsi:
  • Perumusan rencana kerja dibidang data, informasi, monitoring dan evaluasi yang meliputi data dan informasi, monitoring dan evaluasi;
  • Perumusan kebijakan teknis dibidang data, informasi, monitoring dan evaluasi yang meliputi data dan informasi, monitoring dan evaluasi;
  • Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan tugas dibidang data, informasi, monitoring dan evaluasi yang meliputi data dan informasi, monitoring dan evaluasi;
  • Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang data, informasi, monitoring dan evaluasi yang meliputi data dan informasi, monitoring dan evaluasi; dan
  • Pelaksanaan fungsi dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D.1. Seksi Data dan Informasi

Seksi Data dan Informasi, mempunyai tugas :

  • Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Data dan Informasi;
  • Menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Data dan Informasi;
  • Membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
  • Menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Data dan Informasi;
  • Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Data dan Informasi;
  • Menghimpun dan mengolah data dari masing – masing bidang dan pihak lainnya;
  • Menyiapkan layanan informasi terkait penanaman modal, perizinan dan nonperizinan baik melalui media cetak dan media elektronik;
  • Melaksanakan sosialisasi di bidang penanaman modal, perizinan dan nonperizinan;
  • Melaksanakan pengelolaan dan penyimpanan dokumen penanaman modal, perizinan dan nonperizinan;
  • Melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Data dan Informasi;
  • Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran pada Seksi Data dan Informasi; dan
  • Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Bidang Informasi, Data, Monitoring dan Evaluasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D.2. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas :

  • Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
  • Menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
  • Membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
  • Menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
  • Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
  • Menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penanaman modal, perizinan dan nonperizinan;
  • Melaksanakan rekonsiliasi dan validasi pelaporan penanaman modal, perizinan dan nonperizinan;
  • Menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan kegiatan penanaman modal secara berkala di daerah kepada Walikota, Provinsi dan BKPM Pusat;
  • Melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
  • Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran pada Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; dan
  • Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Bidang Informasi, Data, Monitoring dan Evaluasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. BIDANG PENGAWASAN DAN ADVOKASI

  1. Bidang Pengawasan dan Advokasi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan, perumusan, penyusunan, pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang pengawasan dan advokasi yang meliputi pengawasan, pengaduan dan advokasi.
  2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengawasan dan Advokasi mempunyai fungsi :
  • Perumusan rencana kerja dibidang pengawasan dan advokasi yang meliputi pengawasan, pengaduan dan advokasi;
  • Perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan dan advokasi yang meliputi pengawasan, pengaduan dan advokasi;
  • Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan tugas dibidang pengawasan dan advokasi yang meliputi pengawasan, pengaduan dan advokasi;
  • Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang pengawasan dan advokasi yang meliputi pengawasan, pengaduan dan advokasi; dan
  • Pelaksanaan fungsi dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

E.1. Seksi Pengawasan

        Seksi Pengawasan, mempunyai tugas :

  • Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Pengawasan;
  • Menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Pengawasan;
  • Membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
  • Menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Pengawasan;
  • Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengawasan;
  • Menyiapkan bahan pengawasan untuk forum evaluasi di tingkat Provinsi maupun Pusat;
  • Melaksanakan pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal, perizinan dan non perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  • Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan tindak lanjut terhadap penyimpangan pelaksanaan ketentuan penanaman modal oleh penanam modal;
  • Melaksanakan pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal;
  • Memberikan peringatan kepada penanam modal yang melanggar ketentuan penanaman modal;
  • Melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengawasan;
  • Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran pada Seksi Pengawasan; dan
  • Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Bidang Pengawasan dan Advokasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E.2. Seksi Pengaduan dan Advokasi

        Seksi Pengaduan dan Advokasi, mempunyai tugas :

  • Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Pengaduan dan Advokasi;
  • Menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Pengaduan dan Advokasi;
  • Membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
  • Menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Pengaduan dan Advokasi;
  • Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengaduan dan Advokasi;
  • Menyiapkan bahan indentifikasi dan inventarisasi bidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan nonperizinan yang mengalami permasalahan/hambatan;
  • Menyiapkan bahan koordinasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, pelayanan perizinan dan nonperizinan;
  • Menyediakan media sarana dan prasarana serta memfasilitasi pengaduan masyarakat;
  • Melaksanakan tindak lanjut setiap pengaduan dan keberatan dalam proses kegiatan pelayanan penanaman modal, pelayanan perizinan dan nonperizinan;
  • Melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengaduan dan Advokasi;
  • Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran pada Seksi Pengaduan dan Advokasi; dan
  • melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Bidang Pengawasan dan Advokasi sesuai dengan tugas dan